Oleh: Hidayatullah Muttaqin
Tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin adalah paling tinggi dari seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT Kota Banjarmasin mencapai 7,69 persen lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran terbuka provinsi yang mencapai 4,50 persen. Mengapa hal ini dapat terjadi dan bagaimana menguranginya?
PBB (2018) dalam laporannya yang berjudul World Urbanization Prospects (The 2018 Revision) menyebutkan populasi dunia yang tinggal di daerah perkotaan (urban area) lebih besar dibandingkan yang tinggal di pedesaan (rural), jumlahnya mencapai 55 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 1950 di mana populasi yang tinggal di kota hanya sebanyak 30 persen. Diperkirakan penduduk kota secara global akan meningkat menjadi 68 persen pada 2050, di mana negara-negara yang pada saat ini terkatagori berpendapatan menengah ke bawah akan mengalami pertumbuhan populasi kota paling cepat dibanding kelompok pendapatan lainnya pada masa yang akan datang.
Fenomena semakin terkonsentrasinya penduduk di kota tidak lepas dari ekonomi aglomerasi. Pemusatan kegiatan ekonomi di kota menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan di desa (Todaro dan Smith, 2012; Turok dan McGranahan, 2013). Hal ini mendorong terjadinya migrasi penduduk desa ke kota. Permasalahannya adalah ketika tingkat migrasi desa ke kota melebihi jumlah lapangan kerja baru yang tersedia. Situasi ini dalam jangka panjang menyebabkan surplus tenaga kerja yang kronik di kota. Surplus tenaga kerja berarti tingkat pengangguran di kota cenderung tinggi dibandingkan di daerah pedesaan (Todaro dan Smith, 2012).
Dalam kasus Indonesia, studi yang dilakukan oleh Dhanani (2004) untuk rentang waktu 1976-2000 menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kota lebih besar tiga kali lipat dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Karaktersitik lainnya adalah tingkat pengangguran di kalangan pemuda lebih besar dibandingkan kaum dewasa. Pendapat yang sama mengenai para pemuda mendominasi pengangguran dikemukakan oleh Suryadarma, Suryahadi dan Sumarto (2007).
Bagaimanakah tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dapat dikurangi? Temuan Suryadarma, Suryahadi dan Sumarto (2007) mengungkapkan sektor jasa di perkotaan memiliki tingkat elastisitas paling tinggi dalam penciptaan lapangan kerja. Ini berarti kebijakan untuk mendorong semakin majunya sektor jasa di kota merupakan salah satu opsi penting dalam mengurangi pengangguran.
Sementara itu Suryadarma, Suryahadi dan Sumarto (2007), Nagashima (2018), dan Lyu et al., (2019) juga mengemukakan jika produktivitas sektor pertanian dan tingkat pendapatan penduduk desa meningkat, maka migrasi dan pengangguran di kota akan menurun. Dengan kata lain kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kota tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pemerintah kota tersebut, tetapi juga harus diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dengan memajukan sektor pertanian di daerah tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Oktafianto, Achsani dan Irawan (2019) juga membuktikan tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran di daerah lainnya.
Terakhir, pengangguran juga memiliki kaitan erat dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Grant (2012) menggarisbawahi bahwa kemiskinan adalah penghalang bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tanpa pendidikan maka sangat sulit bagi rumah tangga miskin untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang dapat mengeluarkan mereka dari lingkaran setan kemiskinan. Penduduk yang kurang pendidikannya akan dipaksa dengan sendirinya memilih pekerjaan di sektor non formal dengan upah yang lebih rendah. Hal ini memicu tingginya angka setengah pengangguran khususnya di daerah pedesaan (Pratomo, 2015). Untuk itu menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat adalah salah satu pra syarat untuk mengurangi tingkat pengangguran. []
REFERENSI:
Department of Economic and Social Affairs of United Nations (2018) World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Department of Economic and Social Affairs of United Nations. Available at: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf.
Dhanani, S. (2004) Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, Internatinal Labour Office. Available at: http://www.ilo.org/ses.
Grant, U. (2012) Urbanization and the Employment Opportunities of Youth in Developing Countries, UNESCO.
Lyu, H. et al. (2019) ‘Rural unemployment pushes migrants to urban areas in Jiangsu Province, China’, Palgrave Communications. Palgrave Macmillan Ltd., 5(1). doi: 10.1057/s41599-019-0302-1.
Nagashima, M. (2018) ‘A condition for the reduction of urban unemployment in the Harris–Todaro model’, Asia-Pacific Journal of Regional Science. Springer Nature, 2(1), pp. 243–255. doi: 10.1007/s41685-018-0070-8.
Oktafianto, E. K., Achsani, N. A. dan Irawan, T. (2019) ‘The Determinant of Regional Unemployment in Indonesia: The Spatial Durbin Models’, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi. LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 8(2). doi: 10.15408/sjie.v8i2.10124.
Pratomo, D.S. (2015) ‘The Analysis of Underemployment in Indonesia: Determinants and its Implication’, Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier BV, 211, pp. 528–532. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.070.
Suryadarma, D., Suryahadi, A. Dan Sumarto, S. (2007) Reducing unemployment in Indonesia : results from a growth-employment elasticity model, SMERU. SMERU Research Institute.
Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2012) Economic Development. Eleventh. Edited by S. Yagan, D. Battista, and M. Cadigan. Boston: Pearson Education, Inc.
Turok, I. dan McGranahan, G. (2013) ‘Urbanization and economic growth: The arguments and evidence for Africa and Asia’, Environment and Urbanization, pp. 465–482. doi: 10.1177/0956247813490908.
Hidayatullah Muttaqin adalah dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB ULM. Profil penulis dapat dibaca di sini https://iesp.ulm.ac.id/hidayatullah-muttaqin/