Tantangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Upaya Normalisasi Perekonomian Nasional dan Daerah

Oleh: Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E.

Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN)  salah satu  dari beberapa treatment agar perekonomian nasional dan daerah dapat segera pulih dari resesi yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sampai saat ini. Strategi kebijakan PEN dengan melakukan penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional dan daerah. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi tersebut difokuskan dari sisi permintaan, dengan fokus pada upaya menjaga konsumsi, mendorong investasi dan mendukung ekspor impor, serta sisi penawaran dengan fokus menjaga dunia usaha tetap beroperasi atau berjalan, termasuk di antaranya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya yang mencakup klaster perlindungan sosial, Bantuan UMKM, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Program PEN dalam klaster-klaster tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan memulihkan perekonomian. Secara spesifik, program-program PEN diharapkan dapat menekan laju kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memulihkan pertumbuhan ekonomi ke jalur semula setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.

Setiap program memiliki karakteristik dan tantanganya masing-masing dimana. dalam klaster perlindungan sosial, tantangan terbesar yaitu masalah administrasi dan pendataan, permasalahan rekening, dan kondisi geografis serta infrastruktur daerah. Kemudian, dalam klaster UMKM, tantangannya yang paling utama adalah validitas data dan kriteria penerima, ketepatan sasaran, serta kesulitan pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan administratif yang diterapkan. Sementara itu, dalam klaster kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, tantangannya terbesarnya adalah masih adanya tumpang tindih  tentang regulasi dan administrasi, serta akurasi target yang disebakan  ketidaksesuaian data.

 Berdasarkan program yang dijalankan pemerintah pusat hal ini merupakan penguatan dan perluasan sasaran dari program-program regular, Selain kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah daerah juga wajib memiliki kebijakan tersendiri guna meningkatkan dampak yang tercipta. Dalam konteks ini, peran daerah menjadi sangat  krusial karena mereka menguasai secara spesifik siapa yang perlu mendapatkan bantuan, sektor mana saja yang perlu difokuskan, bagaimana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulihkan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Berdasarkan hasil studi kasus program program pemulihan ekonomi nasional (PEN)  di  Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, karakteristik dan perilaku masyarakat, angkata kerja, dan pelaku usaha tidaklah sama. Hal ini mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat spesifik di masing-masing provinsi guna meningkatkan efektivas program-program yang dijalankan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketepatan sasaran, jangkauan program, dan alokasi anggaran, serta mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas dalam proses pemulihan ekonomi daerah. []

Akhsanul Rahmatullah, SE, ME adalah Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta pengasuh rubrik Pojok UMKM.