Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Ahmad Yunani, Wakil Dekan III dan Ketua Jurusan IESP, dalam sambutannya mewakili Dekan FEB ULM menyampaikan Forum Diskusi Pembangunan merupakan wadah diskusi untuk menyampaikan pemikiran orisinil dan obyektif mengenai isu-isu pembangunan di kalangan akademisi, baik dosen dan mahasiswa, pemerintah daerah, swasta dan stakeholder lainnya. Secara internal, forum ini menjadi sarana untuk mengangkat atmosfir akademik di lingkungan kampus.
Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB ULM akan menyelenggarakan edisi perdana Forum Diskusi Pembangunan pada bulan Maret ini dengan mengangkat isu belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia.
Pihak yang berminat terhadap kegiatan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui link ini: https://iesp.ulm.ac.id/pendaftaran-fdp/. Karena keterbatasan kursi yang tersedia, maka pendaftaran berdasarkan first come, first serve. Peserta yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat digital yang dikirim melalui email.
Dalam industri pariwisata, posisi Kalimantan Selatan tidaklah seperti Bali yang menjadikannya sebagai sektor andalan. Perekonomian Kalimantan Selatan masih bertumpu pada sektor pertambangan yang tengah menghadapi penurunan permintaan global. Pelemahan kinerja sektor pertambangan ini terindikasi dari perlambatan pertumbuhan ekspor batubara yang terkontraksi sebesar 3,95% (yoy) lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya (Tw III 2019) terkontraksi sebesar 0,52% (yoy). Ini mengisyaratkan sudah saatnya Kalimantan Selatan mulai merubah tumpuan ekonominya dari sektor primer ke sektor industri pengolahan dan jasa. Pariwisata adalah salah satu sektor yang perlu dipertimbangkan.
Salah satu hal terpenting dalam pembahasan struktur ekonomi Kalimantan Selatan adalah adakah kemungkinannya untuk beralih dari terkosentrasi pada sector pertambangan ke sektor lainnya. Keinginan ini sudah lama digaungkan dan tertulis jelas dalam arah pembangunan jangka panjang Kalsel (RPJP 2005-2025). Baru-baru ini Pemerintah Provinsi menyatakan kembali bertekad untuk lepas dari ketergantungan akan sektor pertambangan batu bara dan beralih ke sektor pariwisata berbasis budaya. Persoalannya adalah bagaimana realiasainya dan tantangannya pada tingkat implementasi.
Dalam wawancara Harian Umum Radar Banjarmasin (Jumat, 27/12/2019) mengenai pelambatan ekonomi yang dialami Provinsi Kalimantan Selatan, Muzdalifah mengungkapkan pelambatan tersebut adalah imbas dari jatuhnya harga batubara. Memang perekonomian yang bergantung pada komoditi bahan mentah atau berbasis Sumber Daya Alam (SDA) akan menghadapi resiko pelambatan ketika masa bom harga komoditi tersebut di pasar internasional sudah lewat. Apalagi tren indeks harga batubara cenderung mengalami penurunan dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pelambatan cukup drastis sejak periode 2011-2012. Meskipun sedikit menaik pada 2015-2016, namun kemudian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan melemah lagi pada 2017-2018. Kondisi ini terjadi karena jatuhnya harga komoditi ekspor andalan Kalimantan Selatan di pasar global, khususnya harga batubara dan CPO. Fakta ini menunjukkan pertumbuhan yang bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam (SDA), khususnya ekspor bahan mentah, tidak akan sustainable (berkelanjutan). Ketergantungan tersebut menyebabkan perekonomian rawan terhadap goncangan di pasar global.
Jurusan IESP kembali akan mengadakan Diskusi Ekonomi Bulanan edisi yang ketujuh pada bulan Juli ini. Kegiatan akan dilaksanakan pada Rabu 31 Juli ini mengangkat tema PDRB Hijau dan dengan narasumber Dr. Ir. M. Anshar Nur, MM.
A study by Dewi Rahayu, Rusmin Nuryadin, and Muzdalifah with titled “The Efficiency of Government Expenditures and Its Effect on Gross Regional Product (GRDP) of baca lebih lanjut …
In a study that has published in International Jurnal of Business, Social and Scientific Research (Vol 7, No 2, 2019), Muzdalifah, Mursinto, and Purwono said that fiscal decentralization and economic growth have contribution to decrease poverty rates in 13 regencies and municipalities in Kalimantan Selatan Province. It proves that higher fiscal decentralization degrees and economic growth rates will reduce poverty rates.
Noor Ramini is the only one lecturer and researcher in the Department of Economics who has focused on tourism and floating market in Kalimantan Selatan. As example, her study with Pudjihardjo, Hoetoro, and Manzilati (2019) related to traders in the floating market of Lok Baintan in Banjar Regency, Kalimantan Selatan, find out that social capital bonding is the important factor to defend the existence of the market and the traders. The study with title “Social Capital Bonding in Lok Baintan Floating Market” has published in Institutions and Economis Vol. 11 No 3, 2019.