Ahmad Yunani menjadi narasumber dalam acara Diskusi Ekonomi Bulanan Jurusan IESP dengan tema Bagaimana Menjadikan APBD sebagai ‘Driver’ Perekonomian Regional pada Senin 25 Februari yang lalu. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengarahkan alokasi belanja APBD 2019 berdasarkan prioritas yang menjadi fokus perencanaan pembangunan 2019. Adapun target umum pada tahun ini adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi antara 5,4 – 5,8%, Indeks Pembangunan Manusia 70,75, serta turunnya pengangguran ke kisaran 4,20 – 4,25%, tingkat kemiskinan ke 4,05 – 4,24%, dan indeks gini ke 0,296.
Dalam jangka menengah dan panjang, menurut Yunani, Pemerintah Daerah Provinsi sudah memiki kerangka untuk merubah ketergantungan ekonomi Kalsel pada sektor tambang ke non tambang, dan mentransformasi struktur perekonomian dari berbasis sektor primer ke sektor non primer. Adapun transformasi tersebut diarahkan ke peningkatan peranan sektor pariwisata, hilirisasi industri, perdagangan dan jasa.
Namun menurut Yunani, upaya Pemerintah Daerah tersebut untuk mendorong APBD menjadi pengungkit perekonomian regional, khususnya dalam mengarahkan terjadinya transformasi struktur ekonomi menghadapi tantangan cukup besar. Tantangan tersebut adalah masih lemahnya kemandirian daerah dan tingginya alokasi belanja rutin dalam APBD.
Meskipun dalam memajukan ekonomi dan merubah strutur ekonomi tersebut peranan pemerintah juga dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang menjadi kewenangan provinsi, serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, kita tidak dapat melepaskan betapa pentingnya kebijakan APBD yang tepat, efektif, dan efisien. Untuk itu menurut Yunani, jika kemandirian daerah dan penurunan proporsi beban belanja APBD dapat dicapai, Pemerintah Daerah akan memiliki kebebasan dan kreasi dalam optimalisasi alokasi belanja untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. []
