Belanja APBD Kalimantan Selatan Belum Berkualitas?

Dalam acara Diskusi Ekonomi Bulanan Jurusan IESP FEB ULM yang mengangkat tema Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, Muzdalifah menggambarkan kondisi di Kalimantan Selatan Yaitu terkait Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi perekonomian pada tahun 2005 hingga 2016. Selain itu beliau juga membahas mengenai tenaga kerja terserap, Investasi Kabupaten/Kota dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Doktor muda ini menjelaskan bahwa Belanja APBD Kalimantan Selatan dapat dikatakan belum Berkualitas. Hal ini dilatarbelakangi oleh alokasi belanja daerah yang belum efisien yang terlihat pada minimnya belanja modal dalam belanja langsung tahun 2016 antara 12,50% hingga 71,54%  dan besarnya komponen belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung tahun 2016 antara 62,42% hingga 96,82%. Selain itu Pengeluaran daerah juga banyak ditutupi oleh dana perimbangan dan hampir semua kabupaten porsi terbesar pembentuk pendapatan daerahnya adalah bersumber dari bagi hasil bukan pajak (SDA).

Dalam diskusi ini, Akhsanul Rakhamtullah dan Rahmini juga menambahkan terkait sector shifting untuk mendukung perbaikan kualitas APBD Kalsel. Rahmini menjelaskan bahwa SKPD harus mulai menyiapkan diri untuk perpindahan sector shifting yang bisa diandalkan. Senada dengan Rahmini, Rizali menambahkan agar setiap SKPD bersatu saling mendukung agar sector shifting dapat segera tercapai. Lain hal dengan Ika Chandriyanti dan Yunita Sopiana yang membahas dari sisi pemasaran, menurut mereka perlu adanya pendampingan pasca panen terhadap pelaku dari tiap sektor terutama sektor pertanian agar sector shifting dapat tercapai. []