Oleh: Dr. Sri Maulida
Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FEB ULM
Keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% telah menarik perhatian publik. Langkah ini diambil dengan alasan untuk meringankan beban masyarakat yang masih menghadapi tantangan ekonomi pasca-pandemi. Namun, kebijakan ini menimbulkan tanda tanya, terutama karena program insentif ekonomi yang dirancang untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN tetap dilaksanakan. Pemerintah menjelaskan bahwa program insentif ini bukan semata-mata dibuat untuk meredam dampak kenaikan PPN, melainkan merupakan bagian dari strategi fiskal jangka panjang tahun 2025 yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa wacana kenaikan PPN telah memengaruhi prioritas awal dalam penyusunan program tersebut, termasuk subsidi listrik yang menjadi salah satu elemen penting.
Subsidi listrik dirancang untuk meringankan beban rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghadapi kenaikan biaya hidup akibat menurunnya daya beli, PHK dan dampak ekonomi global. Program ini tetap relevan meskipun kenaikan PPN dibatalkan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan dukungan selama periode pemulihan ekonomi. Namun, pelaksanaan subsidi listrik dan program insentif lainnya menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi anggaran. Jika alasan utama pembuatan program adalah kenaikan PPN yang kini dibatalkan, maka evaluasi mendalam perlu dilakukan agar program tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi terkini. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mencapai sasaran yang membutuhkan.
Bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11%. Selain itu, pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan (Januari-Februari 2025), dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50% selama dua bulan (Januari-Februari 2025) bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Bagi masyarakat kelas menengah, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar, PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta pembebasan bea masuk EV CBU. Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta/bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, tapi juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan, serta relaksasi/diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.
Dapatkah Pendapatan PPNBH Menjadi Tulang Punggung Program Insentif Ekonomi?
Di sisi lain, fokus pemerintah pada Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBH) tetap menjadi perhatian. Pajak ini dikenakan pada barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor mewah, perhiasan, dan barang-barang premium lainnya. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, efektivitas PPNBH dalam menutupi potensi kehilangan pendapatan dari batalnya kenaikan PPN secara umum perlu dikaji lebih lanjut. Barang-barang yang dikenakan PPNBH cenderung memiliki pangsa pasar terbatas dan tidak mewakili kontribusi besar dalam total penerimaan pajak. Namun demikian, upaya optimalisasi PPNBH bisa membantu menutupi sebagian kecil dari kebutuhan pendanaan, meskipun tidak cukup signifikan untuk menjadi tulang punggung pendanaan program insentif yang luas.
Beragam insentif yang dirancang pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, melainkan juga telah disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan industri padat karya yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Insentif tersebut berupa perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama tujuh tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta/tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5%.
Keputusan untuk tetap menjalankan program insentif di tengah pembatalan kenaikan PPN dapat menimbulkan kesan ketidakslearasan dalam kebijakan fiskal. Publik mungkin bertanya-tanya sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan dengan efisien dan bagaimana pemerintah memprioritaskan kebutuhan fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengomunikasikan secara jelas alasan tetap dilaksanakannya program insentif dan bagaimana program tersebut relevan dengan strategi ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks ini, evaluasi dan transparansi kebijakan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu lebih mengawasi program insentif ekonomi yang sudah berjalan untuk memastikan relevansi dan efisiensinya. Jika ditemukan program yang kurang tepat sasaran, alokasi anggaran sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan atau kesehatan. Selain itu, optimalisasi penerimaan PPNBH perlu dilakukan untuk memaksimalkan kontribusinya tanpa membuka celah penghindaran pajak. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien untuk mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.