Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pembatasan mobilitas penduduk antar provinsi adalah wajar, mengingat provinsi ini juga sedang mengalami tekanan akibat ledakan kasus Covid-19. Selama tengah bulan pertama April ini, rata-rata setiap hari ada 93 penduduk yang dikonfirmasi positif.
Lalu sisi lain, Kalsel sebagai daerah yang secara geografis dan kultur masyarakatnya yang sangat dekat dengan Kalteng juga mengalami lonjakan kasus yang justru lebih tinggi. Di bulan April ini, jumlah kasus positif Covid-19 di Kalsel rata-rata bertambah sebanyak 214 kasus per hari. Hal ini diungkapkan oleh Hidayatullah Mutaqin, SE, MSI, PGD yang merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM sekaligus tim pakar percepatan penanganan covid-19 ULM pada Banjarmasin post yang telah publish tanggal 17 April 2021
Mutaqin mengungkapkan hal ini juga yang barangkali mendorong Pemprov Kalteng melakukan pembatasan mobilitas penduduk antar provinsi. Selain protokol kesehatan, dan startegi 3T, pengendalian mobilitas penduduk adalah faktor penting yang diperlukan untuk menekan laju penularan Covid-19. mengendalikan mobilitas penduduk, maka penularan Covid-19 baik dari orang ke orang maupun penularan secara geografis dari satu wilayah ke wilayah lainnya dapat dikurangi.
Pembatasan mobilitas penduduk tanpa disertai dengan pengurangan “tensi” kegiatan ekonomi tidak akan efektif, karena masyarakat pada umumnya akan tetap bekerja dan menjalankan kegiatan usahanya meskipun ada pembatasan. Tetapi mengurangi “tensi” kegiatan ekonomi tanpa adanya kompensasi bagi dunia usaha, pekerja dan masyarakat yang terdampak akan berpotensi pada tidak dipatuhinya kebijakan tersebut.
Jika hal ini yang akan terjadi maka pembatasan mobilitas tersebut tidak akan efektif dalam menekan laju penularan kasus Covid-19. Justru akan menyebabkan terjadinya tumpukan-tumpukan orang dan kendaraan di check point perbatasan. Hal itu justru akan memicu kerumunan yang rawan dengan penularan Covid-19.
Idealnya pembatasan mobilitas penduduk dilakukan bersama antar daerah dan di bawah koordinasi pemerintah pusat. Sebab pembatasan mobilitas penduduk akan berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan. Karena itu harus disiapkan strategi yang tepat dan paket kompensasi yang memadai bagi dunia usaha, pekerja dan masyarakat.
Beliau mengungkapkan pula, pemerintah daerah kemungkinan besar memiliki sumber daya yang terbatas untuk membiayai kompensasi tersebut. Sedangkan pemerintah pusat memiliki sumber daya yang lebih besar. Namun tanpa keseriusan dalam startegi dan kompensasi kerugian masyarakat, maka sulit mewujudkan pembatasan mobilitas penduduk yang efektif dalam menekan laju penularan Covid-19. Tetapi mengendalikan mobilitas adalah salah satu tindakan yang harus dilakukan untuk mengalahkan Covid-19. (Dessy]
