Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan dan Pandemik Covid-19

Oleh: Muzdalifah

Pandemi Covid-19 yang secara resmi di Indonesia dinyatakan masuk pada awal Maret, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pandemi ini memukul perekonomian nasional dari ujung Barat wilayah Indonesia hingga ke ujung Timur, termasuk Kalimantan Selatan. Tidak dapat dipungkiri hantaman Covid-19 ini juga akan menggoyang capian pembangunan yang sudah ada, termasuk Indeks Pembangunan Manusia. Bagaimana hal ini dapat diantisipasi?

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. IPM terdiri atas tiga komponen yaitu (a) dimensi kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), (b) dimensi pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan (c) dimensi pengeluaran yang diukur dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (BPS, 2015). IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2018 telah masuk klasifikasi tinggi, tetapi masih berada pada posisi 22 dari 34 provinsi di Indonesia dan IPM Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia, bagaimana pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap IPM Kalimanta Selatan tentunya sangat penting, mengingat adanya ketentuan alokasi anggaran di setiap daerah kabupaten/kota tentang besaran untuk belanja kesehatan dan belanja pendidikan, sementara adanya pandemi ini juga menyedot banyak dana sehingga banyak penyesuaian yang harus dilakukan dalam alokasi anggaran.

Hasil kajian yang dilakukan tentang dampak belanja pendidikan dan belanja kesehatan di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan regresi data panel periode 2010-2018 (Muzdalifah,2020), diketahui pengaruh variabel realisasi belanja kesehatan berkorelasi positif dan signifikan sedangkan realisasi belanja pendidikan berkorelasi negatif dan signifikan terhadap IPM pada alfa 1% dalam kondisi cateris paribus, hal ini menggambarkan bahwa meskipun signifikan tetapi antar kedua variabel realisasi belanja daerah ini menunjukkan hubungan yang bertolak belakang, sementara temuan ini menjadi penting untuk pemerintah daerah dalam fungsi alokasi, karena  kesalahan dalam alokasi anggaran adalah terjadinya pemborosan, 

Indeks komposit pendidikan terdiri dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama sekolah (RTS), HLS Kalimantan Selatan tahun 2019 sebesar 12,52 tahun itu berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk sekolah tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,52 tahun atau setara dengan Diploma I, jadi alokasi anggaran saat ini memberikan kesempatan untuk anak berusia 7 tahun saat ini ke jenjang diploma I,  jadi butuh waktu untuk membuktikan apakah dana yang dialokasikan sekarang berdampak pada anak yang tahun ini baru masuk sekolah dengan kata lain, minimal series data tahun ini baru terlihat efeknya 12 tahun yang akan datang. Rata-rata Lama Sekolah (RTS) untuk Kalimantan Selatan tahun 2019 sebesar 8,20 tahun, Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Selatan berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,20 tahun masa sekolah dan telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 8 (kelas 2 SLTP/SMP), jadi salah satu penyebab adanya hubungan yang tidak sesuai dengan teori pada hubungan variabel realisasi belanja pendidikan.adalah keterbatasan series data.

IPM kesehatan merupakan angka harapan hidup (AHH) saat lahir yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, sesuai dengan temuan penelitian (Muzdalifah,2020) realisasi belanja kesehatan berkorelasi positif dan signifikan terhadap IPM berarti bahwa jika realisasi belanja di bidang kesehatan meningkat maka IPM juga akan meningkat. IPM kesehatan Kalimantan Selatan tahun 2019 diketahui sebesar 68,49 yang berarti bahwa angka harapan hidup  sejak lahir di usia 68 tahun.

Bagaimanakah hasil temuan ini ketika kondisi cateris paribus berubah akibat pandemi covid 19 yang saat ini sedang merebak? Jawaban singkatnya adalah otomatis temuan ini tidak bisa berlaku sebagaimana mestinya karena terlanggarnya asumsi. Pandemi ini telah merubah aktivitas perekonomian karena berbagai larangan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus ini melalui larangan perjalanan, social distancing, perintah tinggal di rumah dan penutupan unit usaha atau pembatasan/penggurangan jam operasi. Selain itu juga adanya perubahan perilaku masyarakat dan terjadinya distrupsi konsumsi barang dan jasa non esensial karena perubahan status pekerjaan, fleksibilitas jam kerja, perubahan dan keterbatasan suplai, serta sikap kehati-hatian menjaga resiko untuk terinfeksi.

Jika melihat kondisi saat ini maka alokasi dana transfer pemerintah pusat ke depan menjadi sangat urgent bagi daerah, mengingat makin mewabahnya pandemi ini semakin melemahkan kemandirian keuangan daerah karena sebagaian besar sumber penerimaan asli daerah mengalami perubahan yang sangat signifikan, disisi lain pandemi yang sifatnya global ini menguncang perekonomian dunia, menurunnya permintaan dan semakin anjloknya harga komoditas unggulan daerah yang beberapa tahun terakhir ini sudah terdampak perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, serta turunnya harga minyak dunia, semakin menekan perekonomian daerah.

Tahun 2018 Realisasi rata-rata anggaran kesehatan kabupaten/kota sebesar 17,55%, dan anggaran pendidikan sebesar 28,57%. Saat ini diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar di bidang kesehatan terutama bagi daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang seluruhnya sudah masuk zona merah bahkan ada yang masuk zona hitam, dalam menghadapi wabah yang sedang merebak dan pendidikan dalam rangka menyiapkan terselenggaranyaproses belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan, disisi lain problem melemahnya perekonomian dan kemandirian daerah yang jika tidak disikapi dengan cepat akan berdampak pada penurunan capaian IPM dimasa yang akan datang, untuk itu penentuan skala prioritas dan pengambilan kebijakan yang tepat saat ini semakin diperlukan, sektor ekonomi apa yang masih bisa diandalkan menjadi fokus perhatian yang harus didukung tanpa mengabaikan protokol kesehatan. []

Muzdalifah adalah dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB ULM dan Ketua LKEPD 2020-2024. Profil dapat dilihat di halaman ini https://iesp.ulm.ac.id/muzdalifah