Oleh: Muhammad Handry Imansyah
Provinsi Kalimantan Selatan akhir-akhir ini menjadi salah satu provinsi yang terbesar pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia. Bila tidak serius dalam memutus rantai penularannya dan berlarut-larut penanganan Covid-19, maka Covid-19 berpotensi untuk menyebar lebih dahsyat yang berakibat pada kerugian jiwa dan ekonomi.
Kondisi penularan yang tinggi akibat kebijakan relaksasi PSBB di beberapa kota dan kabupaten yang memiliki kasus tinggi di awal merebaknya covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain kebijakan relaksasi tersebut, selama masa PSBB, kondisi penegakan aturan juga sangat lemah sehingga adanya PSBB hanya berpengaruh pada beberapa sektor non esensial saja. Namun mobilitas orang masih tetap tinggi di dalam kota.
Dampak Sisi Permintaan
Penulis membuat simulasi dengan Tabel Input-Output Kalsel 2010 yang penulis update untuk harga 2019 dengan memberikan shock yang ringan karena PSBB tidak berlangsung lama maka dipakai asumsi kasus ringan yaitu terjadi penurunan permintaan akhir di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15 persen, dan angkutan dan komunikasi turun sebesar 15 persen pada base case.
Dari simulasi yang ringan ini, maka dapat diketahui potensi dampak dari Covid-19 terhadap tingkat pengangguran di Provinsi yaitu sebesar 95,327 orang kehilangan pekerjaan. Jumlah ini setara dengan 4.4 persen dari jumlah orang yang bekerja.
Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan paling banyak di sektor perdagangan, sektor akomodasi dan makan dan minum (restoran) dan diikuti oleh sektor pertanian.
Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena dampak berantainya ternyata sampai ke sektor pertanian. Inilah salah satu kelebihan analisis Input-output yang bisa mengukur keterkaitannya sampai ke sektor lainnya.
Sedangkan dari sisi nilai tambah, dampak Covid-19 ini secara umum tidak begitu besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, karena hanya akan mengurangi sedikit pertumbuhan yaitu sekitar 0.84 persen pada harga berlaku.
Namun setelah dicabutnya PSBB, maka ada relaksasi dan ini akan berpotensi untuk meningkatnya paparan Covid 19 kepada seluruh masyarakat sehingga akan berdampak pada tingginya orang yang sakit.
Meningkatnya orang yang sakit akan mengurangi produktivitas para pekerja sehingga akan mengurangi jam kerja.
Jika banyak yang sakit, apalagi jika sampai meninggal, maka akan mengurangi tenaga kerja produktif jika mengenai kelompok usia produktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran potensi dampak jika herd immunity atau relaksasi diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dampak Sisi Penawaran
Saat ini sebenarnya tidak ada lagi pembatasan apapun kecuali menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak ada kerumunan.
Namun, secara riil di lapangan, protokol kesehatan ini tidak banyak dipatuhi oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, karena memang aturan yang tidak ada sanksinya tidak akan efektif.
Selama pada masa PSBB saja, di Kota Banjarmasin, yang mana protokol kesehatan seperti memakai masker dan tidak berkerumun masih sering dan banyak dilanggar.
Kondisi tersebut akan menjadi herd immunity sehingga penularan akan meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan simulasi terpadu dari sisi supply.
Di dalam proses produksi diperlukan modal dan tenaga kerja. Dengan asumsi orang yang sakit akan mencapai 10 persen yang tidak bisa bekerja untuk sektor yang terdampak, maka akan mengurangi orang bekerja sebesar sekitar 210 ribu orang selama 45 hari jadi ada 8 persen hari kerja yang hilang.
Sementara ILO (International Labor Organization, 2020) memperkirakan antara 7 persen-9 persen, namun simulasi ini hanya menerapkan 6 persen saja.
Maka akan dapat diketahui dampaknya terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran atau sisi produksi yang turun.
Sektor perdagangan, akomodasi dan penyediaan makan minum serta transportasi diterapkan shock 10 persen dari 6 persen yang tidak bekerja karena sektor-sektor ini umumnya khas ekonomi perkotaan.
Adanya relaksasi dengan dicabutnya PSBB diganti dengan PSBB transisi mengakibatkan mobilitas orang secara praktek hampir tidak ada lagi sehingga ada kemungkinan penularan semakin meningkat.
Akibat relaksasi ini adalah semakin meningkat orang tertular dan sakit sehingga akan mempengaruhi jam kerja. Rata-rata yang sakit ini diperlukan istirahat sampai aman bagi dirinya dan orang lain adalah sekitar 45.
Sementara yang sakit diasumsikan diperkirakan sekitar 10 persen dari tenaga kerja yang sedang bekerja. Maka yang diperkirakan tidak berkerja adalah 6 persen dari seluruh orang yang bekerja dengan 3 sektor yang 10 persen dan sektor lainnya 4,3 persen. Dari simulasi yang sudah dilakukan, maka PDRB hanya turun sebesar Rp-878.831 juta.
Dampak Sinergi Permintaan dan Penawaran
Dampak adanya PSBB dari sisi permintaan dan dilanjutkan dengan dampak dari sisi penawaran akibat relaksasi, maka dampak sinergi keduanya adalah pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi -1,3 persen dan orang kehilangan pekerjaan sebesar 225.532 orang atau sekitar 10.4 persen dari orang bekerja.
Dampak tersebut sebenarnya dengan simulasi yang sangat konservatif. Kondisi sesungguhnya di lapangan mungkin bisa lebih besar dari perkiraan simulasi bila hal lain tetap dan tidak ada perubahan kebijakan di dalam penanganan covid 19 seperti sekarang.
Potensi dampak yang lain dari perspektif kesehatan adalah akan meningkatnya atau overload pasien yang masuk rumah sakit jika yang terkena covid 19 sakit parah.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus memperhitungkan jumlah overload pasien yang masuk rumah sakit covid 19 akibat herd immunity. Pemerintah mesti menambah anggaran darurat untuk menambah jumlah ruang isolasi penanganan covid 19 di berbagai rumah sakit.
Implikasi Kebijakan
Kebijakan relaksasi atau herd immunity (maaf penulis menyebutnya herd immunity) maka bersiaplah dengan skenario terburuk dari pilihan ini.
Jika pilihan kebijakan ini diteruskan maka siapkan anggaran untuk menambah ruang isolasi di berbagai rumah sakit untuk menampung pasien-pasien yang parah untuk penanganan pasien gawat dan kritis.
Sedangkan, untuk pasien yang tidak parah bisa melakukan isolasi mandiri atau tempat isolasi khusus non rumah sakit yang tempatnya juga harus disediakan dan tentunya juga dipersiapkan anggaran untuk merubah tempat tersebut menjadi lokasi karantina pasien non gawat dan kritis.
Jika pilihan kebijakan dengan pembatasan sosial terbatas dan dengan sanksi yang tegas untuk yang melanggarnya, maka anggaran harus disiapkan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang terdampak dari kebijakan ini serta disiapkan anggaran untuk petugas pengawasan supaya aturan bisa ditegakkan.
Pilihan kebijakan antara relaksasi dan pembatasan sosial terbatas dengan sanksi tegas tetap memerlukan anggaran.
Pilihan kebijakan herd immunity adalah pilihan kebijakan kurang manusiawi. Sementara pilihan kebijakan pembatasan terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat akan lebih manusiawi.
Namun, kebijakan ini memerlukan bantuan peran tuan guru dan ulama serta berbagai tokoh masyarakat yang saat ini belum dikapitalisasi dengan optimal yang merupakan modal sosial yang terpendam di dalam masyarakat Kalimantan Selatan yang sangat patuh pada tuan guru dan ulama. (*)
Muhammad Handry Imansyah adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Profil penulis dapat di baca di halaman ini https://iesp.ulm.ac.id/handry-imansyah
Artikel ini dimuat di HU Banjarmasin Post pada 14 Juli 2020. Versi online dapat di akses pada halaman ini https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/14/herd-immunity-dan-ekonomi-di-kalsel?page=4.