Profil Muhammad Saleh

Drs. H. M. Saleh, MP
Drs. H. M. Saleh, MP

Muhammad Saleh adalah dosen tetap Jurusan IESP yang memiliki spesialisasi dalam bidang keilmuan Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah. Dosen kelahiran tahun 1963 ini aktif memberikan masukan terkait bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Keuangan Daerah kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan melalui berbagai forum dan riset.

Sosok dosen senior Jurusan IESP yang pernah menjabat Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan ini memperoleh gelar Doktorandus dalam bidang ilmu ekonomi pada tahun 1986 dari Universitas Lambung Mangkurat. Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Lambung Mangkurat ini juga mendapatkan gelar Magister Pertanian pada tahun 2003 juga dari almamaternya.

Sejak menjadi dosen aktif dari tahun 1988, Muhammad Saleh telah mengajar mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Ekonomi Makro I dan II, Ekonomi Publik I dan II, Keuangan Publik dan Keuangan Daerah, Seminar Keuangan Daerah, dan Ekonomi Industri baik di level strata 1 dan 2.

KEAHLIAN DAN MINAT

Ekonomi Makro, Ekonomi Publik, Keuangan Daerah, Perencanaan Wilayah, Ekonomi Pertanian

KONTAK & MEDIA SOSIAL

Jurusan IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Hasan Basri, Banjarmasin 70123.
Email: muhammad.saleh@ulm.ac.id

Berikut ini adalah daftar penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Muhammad Saleh. Lebih lengkap mengenai Curriculum Vitae beliau dapat diunduh di bawah ini:

PENELITIAN

  1. Analisis Efisiensi Ekonomi Pada Usaha Tani Jagung Di Lahan Lebak Di Kabupaten HST (Studi Kasus Di Kecamatan Labuan Amas Utara dan Pandawan) (Penelitian Mandiri, 2003)
  2. Kajian Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. (Anggota 2003 ). Sumber biaya APBD Kota Banjarmasin.
  3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar ( Anggota, 2003 ). Sumber Biaya APBD Kabupaten Banjar.
  4. Analisis Fungsi Biaya Usaha Tani Jagung Di Lahan Lebak Di Kabupaten HST (Mandiri, 2004)
  5. Masa Tunggu Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Penilaian Alumnus Fakultas Ekonomi Unlam ( Ketua, 2004). Sumber Biaya Dikti
  6. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah ( dari Pajak Daerah) Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Banjar ( Ketua, 2005) Sumber Biaya APBD Kabupaten Banjar.
  7. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006- 2025 Kabupaten Tapin ( Anggota, 2006 ) Sumber Biaya APBD Kabupaten Tapin,
  8. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah ( dari Retribusi Daerah ) Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Banjar ( Ketua, 2006). Sumber biaya APBD Kabupaten Banjar.
  9. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah ( dari Sumber lainnya) Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Banjar ( Ketua, 2006) Sumber Biaya APBD kabupaten Banjar.
  10. Analisis Kemampuan Keuangan dan Potensi PAD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Ketua, 2006). Sumber Biaya APBD Kabupaten HSU.
  11. Perhitungan Kemampuan Masyarakat Terhadap Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Dalam Studi Kasus Pengelolaan Pasar ( Anggota, 2006 ). Sumber Biaya APBD Kota Banjarmasin.
  12. Kajian Potensi Pajak Hotel di Kota Banjarmasin Dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Banjrmasin ( Anggota, 2006) Sumber Biaya APBD kota Banjarmasin.
  13. Arus Lalulintas Perdagangan Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ( Ketua 2007). Sumber Biaya APBD Provinsi Kalimantan Selatan.( Balitbangda Prov. Kalsel)
  14. Kajian Angkatan Kerja Kalimantan Selatan ( Ketua 2007). Sumber Biaya APBD Provinsi Kalimantan Selatan.(Balitbangda Prov. Kalsel)
  15. Pengkajian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan Di Kalimantan Selatan ( Ketua 2007 ). Sumber Biaya APBD Provinsi Kalimantan Selatan.( Balitbangda Prov. Kalsel)
  16. Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Balangan ( Ketua 2007). Sumber Biaya APBD Provinsi Kalimantan Selatan. (Balitbangda Prov. Kalsel)
  17. Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Barito Kuala ( Ketua 2007). Sumber Biaya APBD Provinsi Kalimantan Selatan.(Balitbangda Prov. Kalsel)
  18. Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Tanah Laut (Ketua 2007). Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan.(Balitbangda Prov. Kalsel)
  19. Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Tanah Bumbu ( Ketua 2007). Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan.(Balitbangda Prov. Kalsel)
  20. Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Kotabaru (Ketua 2007). Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan.(Balitbangda Prov. Kalsel)
  21. Kajian Proses Perijinan Usaha Satu Pintu Di Provinsi Kalimantan Selatan ( Ketua 2008). Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. (Balitbangda Prov. Kalsel)
  22. Kajian Pajak Daerah Dalam Rangka Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar (Ketua 2008) Sumber Dana APBD Kabupaten Banjar.
  23. Penyusunan Perencanaan Investasi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (WK Ketua 2012) Sumber dana APBD Kab. HSS
  24. Pemetaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabalong (Wk Ketua 2012). Sumber Dana APBD Kabupaten Tabalong.
  25. Evaluasi RPJM Kabupaten HSS 2007- 2012 ( Anggota 2013) Sumber dana APBD Kabupaten HSS.
  26. Analisis Kinerja BPR Dalam Upaya Meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Ketua, 2015)
  27. Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Pergudangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Anggota, 2016)
  28. Analisis Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 (ketua, 2017)
  29. Analisis Peluang Investasi Kabupaten Tabalong (Ketua, 2018)

PENGABDIAN MASYARAKAT

  1. Tim Resident Consultant Pengembangan Sistem dan Koordinasi Perencanaan Program Anggaran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2004  dan 2005 ( Anggota)
  2. Tim Konsultan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Banjar Pada Tahun 2005 dan tahun 2006 ( Ketua ).
  3. Tim Konsultan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk penyusunan RPJM Kabupaten HSU 2012- 2017 ( Anggota, 2012)
  4. Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk penyusunan RPJM Kabupaten HSS 2013- 2018 (Wk Ketua, 2013)
  5. Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Penyusunan Perda Pengaturan Pasar  Tradisional dan CSR pada tahun 2013. (Anggota, 2013)
  6. Tim Ahli Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan (Anggota, 2013)
  7. Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013-2018. (anggota)
  8. Tim Konsultan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk penyusunan RPJM Kabupaten HSU 2018- 2023 ( Anggota, 2018)
  9. Tim Penasehat Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin (anggota, 2018)
  10. Tim Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tapin (anggota, 2018)
  11. Tim Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara  (anggota, 2018)
  12. Tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2016, 2017, dan 2018) (anggota)

INFORMASI TERKAIT MUHAMMAD SALEH

Leave a Reply