Dalam konteks krisis di tengah pandemic covid -19 terdapat pilihan mana yang lebih diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi, bukan hanya korban jiwa atau positif COVID-19 yang butuh suntikan dana/bantuan, perbaikan ekonomi ditengah krisis ini pula sangat membutuhkan ongkos ekonomi yang besar. Terlebih Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir jumlah penduduk yang positip COVID-19 kurang lebih mencapai 4.200. Hal ini menjadi PR berat bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimatan Selatan.
Ahmad Yunani, Dosen prodi IESP, Wakil Dekan III FEB ULM sekaligus ketua ISEI Banjarmasin mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di awal quartal pertama tahun 2020 cukup baik sebesar 5,68 % dipicu dari hasil emas yang ditambang di Kalsel menurut laporan bea cukai, sumber pertumbuhan dari sektor industri, 1,4 % pertambangan 0,75 % perdagangan besar dan eceran 0,59 % dengan kontribusi sektor pertambangan 19,05 % industri 14,66 % dan pertanian 12.18 % serta perdagangan 10,50 % yang totalnya 56,39%.
Namun setelah kasus covid ini semakin tinggi lapangan usaha yang tumbuh positif hanya sektor jasa kesehatan, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, sedangkan jasa perusahaan dan real estate yang lain minus serta yang terendah adalah kontruksi dengan inflasi pada bulan juni 1,14%.
Di dengungkannya New Normal yang sudah dijalankan beberapa kabupaten/kota dan secara garis besar Indonesia, hal tersebut sangat membutuhkan kesiapan pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing khususnya Kalimantan Selatan dengan beberapa kebijakan yang tepat agar ekonomi dapat kembali pulih seperti sedia kala.
Menurut Yunani, bebarapa kebijakan jangka pendek seperti penyelamatan umkm diantaranya penyedian lapangan kerja misalnya dengan padat karya, BLK, pendampingan dan ekonomi desa, menjaga ketahanan pangan, untuk jangka panjang adalah pemulihan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif. Pada jangka pendek minimal intervensi pemerintah terhadap perekomian tetap jalan tapi kesehatan kurang ketat dan jangka panjang dengan supression atau ketat dalam kesehatan dengan adanya pembatasan, sehingga berdampak ekonomi menjadi melambat.
Yunani menambahkan, intervensi kuat harus didukung dengan stimulus fiskal sehingga ekonomi dapat tetap berjalan dan pemerintah daerah harus refocusing anggarannya agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti, stimulus fiskal sebagai peredam, fokus anggaran pada program kesehatan, JPS dan ekonomi. Sayangnya serapan anggaran di Kalimantan Selatan masih kecil menurut catatan pemerintah provinsi baru terserap 23 %, papar beliau.
Langkah kesiapan daerah khususnya Jaring Pengaman Sosial ditengah pandemic yang tinggi namun dituntut untuk new normal harus dapat direalisasikan secara optimal seperti BLT, sembako, bantuan ke guru agama, operasional masjid/tempat ibadah, sarana prasarana daring untuk pendidikan dan kebutuhan konsumsi pokok masyarakat.
Dengan Stimulus fiskal seperti subsidi bbm, internet, listrik air, relaksasi kredit, penundaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 tahun menjadi kabar gembira untuk masyarakat. Selain itu dari sisi ekonomi mempertahankan peluang usaha, ketahanan pangan, e commerce, karantina khusus, bengkel perawatan kendaraan, padat karya proyek APBD, pembelian produk pertanian, pengadaan masker dan APD oleh UMKM. Langkah persiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pra kondisi dengan protokoler kesehatan dijalankan, ketepatan waktu new normal, penerapan new normal yang tidak akan menimbulkan gelombang kedua kasus pandemi, memperkuat kordinasi pusat dan daerah serta evaluasi jalannya kebijakan. []